Carut Marut Pembagian BPNT – Kemensos Desa Sukamulya di Duga Ada Campur Tangan Oknum Aparat Pemerintah Desa
KABUPATEN TANGERANG – Kebijakan Pemerintah Pusat melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Kementrian Sosial RI, yang menunjuk PT POS Indonesia sebagai penyalur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dinilai telah membuka ruang persoalan baru dalam penyaluran BPNT untuk triwulan pertama tahun 2022 (Januari, Februari, Maret) di Kabupaten Tangerang (15/03/2022)
Agenda penyaluran BPNT kemarin sebesar Rp 600.000 pada triwulan pertama atau Rp 200.000 per bulan untuk satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilaksanakan sejak Februari hingga awal Maret 2022, tetapi karena dalam penyalurannya dikonsentrasikan di masing – masing kantor Desa, tak hingga memunculkan gejolak dan sejumlah persoalan, terlebih di Desa Sukamulya Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang (15/03/2022)
Momentum penyaluran BPNT yang disalurkan di masing – masing Kantor Desa itu, diduga telah dimanfaatkan oleh beberapa oknum aparat Desa yang bekerja sama dengan salah satu agen Brilink atau E- waroeng untuk menekan para KPM, dengan iming – iming per KPM Rp.10.000( Sepuluh Ribu/KPM)
Padahal sebelumnya, dalam program sembako secara tunai ini, para KPM diberi kebebasan untuk menentukan elektronik warga gotong royong (e-warong) yang telah ditunjuk oleh himpunan Bank Negara (Himbara) Seperti BRI dan BNI, dan dibenarkan pembelanjaan tersebut di warung atau kios dimana saja untuk membeli kebutuhan bahan pangan sesuai jumlah nominal BPNT yang diterima KPM.
“Inilah fakta yang terjadi hari ini, hal ini disampaikan H Retno Juarno Ketua Lsm.Kompak (Komunitas Masyarakat Pemberantas Korupsi) yang juga salah satu Aktivis muda Kecamatan Sukamulya.
Menurutnya, di sejumlah Desa di beberapa Kecamatan di Kabupaten Tangerang yang telah menyalurkan BPNT,- Kantor Pos lagi – lagi jadi ruang bisnis pihak tertentu namun lupa Ruh atau tujuan mendasar dari program BPNT- Kemensos ini. Alhasil yang terjadi adalah kekisruhan,” kata H.Retno Juarno kepada Awak Media
Seperti yang dialami oleh sejumlah KPM di Desa Sukamulya Kecamatan Sukamulya, penyaluran BPNT – Kantor Pos tersebut, oleh pihak Brilink/ E- warung yang berinisial RS yang belokasi di kampung Tegal Anyar, dirinya tinggal memerintahkan para RT/ kadernya agar para KPM tidak menerima bahan pangan apapun seperti beras, dari pemasok lain dan hanya boleh atau yang biasa saja melayani masyarakat, seperti dirinya” tegasnya
“Artinya di sini, pihak Desa Sukamulya sebenarnya tahu dan melihat hal tersebut,, bahkan seolah berupaya menggiring para KPM untuk mau tidak mau mengambil bahan pangan dari pihak tertentu seusai keinginan kerjasama pihak oknum Desa tersebut dengan pihak Brilink atau Suplayernya,,” ucap Retno Juarno.
Sehungga kemudian ada beberapa e-warong yang keberatan dan akhirnya mengundurkan diri untuk tidak ikut melayani KPM, karena ada kewajiban yang harus dibayarkan ke pihak oknum aparat Desa dengan nilai yang tidak logis,” terangnya.
H.Retno Juarno juga mendapat sebaran Voice not informasi melalui WhatsApp, adanya KPM di salah Kampung di Desa Sukamulya Kecamatan Sukamulya yang mengambil bahan pangan dari salah satu warung yang diduga bekerja sama dengan Aparat Pemerintah Desa,” ujarnya
Tetapi kini yang jadi persoalannya adalah harga jual item per item bahan pangan tersebut, tidak wajar bahkan cenderung bobotnya berkurang. Dan lagi-lagi KPM tidak berkutik,” ujarnya
“Saya juga menerima informasi ada KPM di yang tidak mengambil salah satu item bahan pangan yang mengandung sayur mayur, protein nabati dalam hal ini daging ayam, karena dalam kondisi tidak segar bahkan diawetkan atau beku,” ujarnya
Dari serentetan persoalan itu tambah lagi, H.Retno Juarno berharap kepada Sekda Kabupaten Tangerang sebagai ketua Tim Koordinasi (Timkor) Program Sembako Kabupaten, Dinas Sosial Kabupaten Tangerang untuk segera turun tangan dan bergerak cepat di lapangan untuk membereskan permasalahan ini,” jelasnya
“Sekda dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tangerang harus cepat tanggap dan mengevaluasi penyaluran BPNT- Kantor Pos ini sebagai pijakan untuk penyaluran BPNT kedepan,” kata H.Retno Juarno
Dirinya meminta agar pengawasan terhadap para Agen Brilink “Nakal” di evaluasi, termasuk pihak Bank BRI terkait zonasi mesin EDC yang saat ini beredar di lapangan, tidak sesuai lokasi tempat usahanya,” paparnya
Kami LSM Kompak dalam waktu dekat akan segera melayangkan Surat ke Kemensos RI terkait carut marutnya persoalan kompleks BPNT/PKH yang kini telah berubah menjadi Bansos Tunai
(Red/tims/postserang)
